Undang-undang nomor 10 tahun 2009 pasal 15 tentang kepariwisataan

NOMOR 9 TAHUN 1990 T E N T A N G KEPARIWISATAAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU ketentuan Pasal 34 UU Kepariwisataan ditentukan dipimpin oleh.

nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara PERMENDAGRI NO 33 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN … PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa ekowisata merupakan potensi sumberdaya alam, lingkungan, serta keunikan alam dan budaya, yang dapat menjadi salah satu sektor … NOMOR 9 TAHUN 1990 T E N T A N G KEPARIWISATAAN NOMOR 9 TAHUN 1990 T E N T A N G KEPARIWISATAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN . UU No 9 th 1990 ttg Kepariwisataan Compiled by: 21 Yayasan Titian 2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 15 Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN … Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang (DOC) ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 … Politik hukum merupakan kunci dari sebuah produk hukum negara akan dijalankan. Politik hukum memotori perbuatan-perbuatan politik dalam ranah hukum. Produk hukum sendiri yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila memberikan kontribusinya untuk mengatur UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN ... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009.. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan … undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan ...

Jan 12, 2015 · Menurut undang – undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pengertian : Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. UU No.10 Tahun 2009 “KEPARIWISATAAN” | Whanz Firman Hakim UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10.TAHUN 2009.. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki … TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN … NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN …

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI …

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Pasal 15 (1) Kabupaten Maybrat berhak mendapatkan alokasi dana … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 ... c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3). Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang. Kepariwisataan, maka Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lumajang. Tahun Jawa Timur Nomor 15);

Undang-Undang – 16 TAHUN 2009 - WordPress.com

(DOC) ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 …